Menyambut Indonesia Merdeka 2016 : 7 Alasan Mengapa Evaluasi Kinerja Tahunan SKPD Tidak Efektif

1.         Evaluasi hanya berfokus pada daya serap anggaran yang telah dibuat tahun lalu , sama sekali tidak berbicara efektivitas kegiatan , citra lembaga di masyarakat dan kepuasan masyarakat.

2.       Indikator kepuasan masyarakat (IKM) hanya sebatas portofolio kelengkapan administrasi , bukan di analisa sebagai pijakan rencana  kegiatan berikutnya bahakan tidak memiliki IKM yang akurat.

3.       Tidak terintegrasi secara sinkron dengan  beberapa elemen SKPD terkait , untuk menunjang  kinerja TUPOKSI secara optimal.

4.       Petugas “auditor kinerja “SKPD hanya bertindak sebagai akuntan yang hanya berfokus pada audit penggunaan anggaran,  tidak memiliki kecakapan dan kepiawaian untuk mengaudit kinerja layanan prima dan kepuasan masyarakat  sebuah SKPD.

5.        SKPD tidak memiliki sistem informasi yang efektif untuk mencermati perubahan tentang perkembangan kemajuan SKPD lain, trend yang sedang berkembang di masyarakat dan harapan ‘konsumen”.

6.        Kepemimpinan SKPD tidak berbasis pada etos kerja pelayanan prima , yang mengerti bagaimana menjalankan fungsi kepemimpinannya  secara efektif sesuai sifat , karakter  tujuan dan sasaran tupoksinya.

7.       Tidak memiliki indikator efektifitas  penggunaan anggaran kegiatan yang jelas , yakni tentang kegiatan apa saja yang dapat memberikan kontribusi peningkatan kapasitas sasaran yang dilayani   sesuai dengan TUPOKSI SKPD , secara tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan transparan.

Padahal pemerintah telah merumuskan kebijakan kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat melalui Kep MENPAN No 63/KEP/M. PAN /7/ 2003 memuat tentang pedoman bagi tata laksana pelayanan publik.